KUNINGAN, (VOX) – Sebanyak 75 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin) Kabupaten Kuningan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Rabu (21/05/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program 100 hari kerja Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, S.Km, yang menekankan penguatan integritas dan akuntabilitas seluruh jajaran pemerintahan.
Penandatanganan dilakukan secara serentak di seluruh perangkat daerah, termasuk di Diskopdagperin yang menggelar kegiatan ini di ruang rapat dinas karena kondisi cuaca yang semula direncanakan berlangsung di halaman kantor. Kepala Diskopdagperin Trisman Supriatna, S.Pd., M.Pd. memimpin langsung jalannya kegiatan.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah langkah awal menuju lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel. ASN harus bekerja dengan integritas tinggi sebagai pelayan publik,” ujar Trisman.
Hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat struktural seperti Sekretaris Dinas Teti Sukmawati, SE; Kabid Pengelolaan Pasar Dede Sutardi, S.Ip; Kabid Perdagangan Asep Tomi Novian, SE; serta Kabid UMKM dan Perindustrian sekaligus Plt. Kabid Koperasi Alvin Fitranda, ST., M.Si.
Sebelum penandatanganan, Trisman membacakan 11 poin ikrar Pakta Integritas, yang mencakup larangan terlibat KKN, pelaporan gratifikasi, menjaga kerahasiaan jabatan, pemanfaatan aset secara efisien, dan penerapan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Poin lainnya meliputi pelaporan LHKPN/LHKASN, tidak menyalahgunakan media sosial, hingga kesediaan menerima sanksi jika melanggar. ASN juga menyatakan komitmen mendukung pencapaian Visi Kuningan MELESAT (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, Tangguh).
Program ini menjadi bagian dari 20 program unggulan 100 hari kerja bupati-wakil bupati yang fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan reformasi birokrasi./AS
.jpg)
.jpg)
