BANDUNG, (VOX) – Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (23/5), di Bandung. Penilaian ini menjadi alarm evaluasi bagi Pemkab Kuningan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.
Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menyatakan bahwa opini WDP bukan akhir, melainkan titik tolak untuk perbaikan menyeluruh. “Kami menerima opini ini dengan penuh tanggung jawab. Ini potret kinerja keuangan tahun 2024, dan sekaligus tantangan yang harus dijawab secara konkret. Tahun depan, target kita jelas: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Dian menyampaikan empat langkah utama:
1. Tindak lanjut rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sasaran oleh seluruh perangkat daerah melalui rencana aksi detail dan progres berkala.
2. Penguatan peran Inspektorat sebagai lembaga quality assurance dan early warning system.
3. Digitalisasi proses keuangan dan aset daerah, untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi, transparansi pelaporan, serta efektivitas pengendalian intern.
4. Koordinasi rutin antar perangkat daerah guna menyinergikan upaya perbaikan secara kolektif.
“Opini WTP bukan sekedar capaian administratif, melainkan refleksi dari komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” lanjut Bupati. Ia menegaskan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan perbaikan tata kelola keuangan sebagai prioritas utama.
Bupati Dian juga menyinggung bahwa beberapa catatan dalam opini WDP merupakan warisan dari kepemimpinan sebelumnya. Namun, dirinya tidak ingin larut dalam menyalahkan masa lalu. “Ini momentum untuk memperbaiki sistem. Kita tidak boleh puas sampai Kuningan bisa menunjukkan ke publik bahwa keuangan daerah dikelola secara profesional,” tegasnya.
Dalam agenda penyerahan opini tersebut, Bupati didampingi Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, S.E., Inspektur Drs. Deniawan, M.Si., serta Kepala BPKAD Dr. A. Taufik Rohman, M.Si., M.Pd.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kuningan optimistis bahwa opini WTP bukan sekadar target administratif, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik./Red
.jpg)
.jpg)
