KUNINGAN, (VOX) – Kabupaten Kuningan menjadi sorotan tajam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Detik.com Regional Summit Tahun 2025 yang digelar di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Selasa (20/5/2025).
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan masih jauh dari ideal. Sekitar 82 persen pendapatan daerahnya masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 15 persen.
“Daerah paling berat ini Kuningan. PAD-nya cuma 15 persen, sisanya masih bergantung pada dana dari Kementerian Keuangan,” ujar Tito.
Mendagri menegaskan, kemampuan fiskal suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kekuatan dunia usaha setempat. Ia mencontohkan indikator visual dari laporan Kemendagri yang menggunakan warna hijau untuk menunjukkan tingkat kekuatan PAD.
“Hijau itu menggambarkan dunia usaha yang hidup. Semakin hijau, pajak dan retribusi juga semakin meningkat. Tapi kalau hijaunya rendah, itu artinya dunia usaha belum benar-benar hidup, belum bisa dipungut pajak dan retribusi,” jelasnya.
Sebagai pembanding, beberapa daerah lain di Jawa Barat seperti Cirebon, Subang, Sumedang, dan Indramayu menunjukkan iklim usaha yang lebih sehat dan PAD yang lebih baik.
Dalam konteks ini, Mendagri memberikan pesan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. “Pak Bupati harus kerja keras betul membangkitkan dunia usaha supaya daerah tidak terus-menerus menghadap ke Kementerian Keuangan,” tegas Tito.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi kreatif dan konkret dalam meningkatkan PAD, salah satunya dengan mempermudah perizinan bagi investor.
“Saya tidak tahu caranya bagaimana, tanya saja ke Kang Dedi (Dedi Mulyadi). Beliau jagonya soal ini. Paling tidak, hidupkan dulu sistem perizinan yang memudahkan investor,” tutup Mendagri.
Pernyataan Mendagri ini diharapkan menjadi pemicu evaluasi dan perbaikan serius di Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendorong kemandirian fiskal daerah./Red
.jpg)
.jpg)
