KUNINGAN, (VOX) — Dugaan skandal moral yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Kabupaten Kuningan, Toto Tohari, kembali menjadi sorotan publik. Seorang mahasiswa asal Kuningan M. Syaefulloh Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) menyuarakan keprihatinannya terhadap dugaan kasus kehamilan di luar nikah yang melibatkan politisi dari Partai Gerindra tersebut, dan mendesak agar proses etik dilakukan secara terbuka dan adil.
Dalam pernyataannya, Eful nama sapaannya menyayangkan respons normatif dari anggota dewan dan sejumlah pihak yang hanya menyebut masalah itu telah "diselesaikan secara kekeluargaan". Baginya, seorang wakil rakyat tak hanya bertanggung jawab secara personal, tetapi juga secara moral kepada publik yang telah mempercayakan mandatnya.
“Rakyat butuh teladan, bukan sensasi. Jika seorang wakil rakyat justru menjadi contoh buruk, bagaimana nasib kepercayaan publik terhadap institusi DPRD?” tegasnya.
Skandal ini juga menimbulkan kekecewaan mendalam karena sosok yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Ketua DPC Partai Gerindra Bintang di Kuningan partai yang selama ini dikenal mengedepankan nilai-nilai budaya, tanggung jawab, dan tata krama. Eful menilai bahwa kasus ini mencederai ajaran luhur masyarakat Sunda, terutama dalam prinsip "eling jeung waspada" yang seharusnya menjadi panduan hidup dan kepemimpinan.
Mengutip peribahasa Sunda, “Jelemamah kumaha amal-amalan sabab melak bonténg bakal jadi bonténg melak cabé bakal jadi cabé,” Eful mempertanyakan kelayakan seseorang yang telah menuai keburukan untuk terus menduduki jabatan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama nama anggota DPRD Kuningan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran etik. Kasus perselingkuhan dan tindakan tercela lainnya disebut sebagai noda yang menggerus martabat lembaga legislatif di daerah.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Eful mendesak Badan Kehormatan DPRD Kuningan untuk segera bertindak. Proses etik yang transparan dan tidak berpihak sangat diperlukan demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Sudah saatnya wakil rakyat berhenti menjadi sumber masalah. Kepercayaan rakyat bukan hak, melainkan amanah yang harus dijaga,” pungkasnya./AS
.jpg)
.jpg)
