.png)
KUNINGAN, (VOX) – Proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati kebijakan publik. Belum adanya kepastian mengenai pelaksanaan open bidding Sekda justru memunculkan desakan agar Bupati Kuningan tidak terburu-buru mengambil langkah administratif. Hal ini disampaikan oleh aktivis perempuan Kuningan, Ds, yang menilai perlunya mengutamakan stabilitas birokrasi dibanding manuver politik.
Menurut Ds, Kabupaten Kuningan saat ini sedang berada dalam fase krusial pasca tahun politik dan menjelang potensi rotasi jabatan eselon II. Ia menilai, pengisian jabatan Sekda tidak bisa dipandang sebagai formalitas belaka, melainkan harus didasari pada kinerja dan integritas figur yang sudah terbukti mampu menjaga ritme pemerintahan.
“Saya melihat bahwa Pak Beny selama menjabat Pj Sekda, bahkan kini menjadi Plh Sekda, telah menunjukkan kapabilitas luar biasa. Beliau tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga mampu menerjemahkan arah kebijakan Bupati secara operasional di lapangan. Ini indikator kuat bahwa beliau layak ditetapkan sebagai Sekda definitif,” ujar Ds, Kamis (12/6/2025).
Ia menegaskan, jabatan Sekda bukan sekadar posisi prestisius, tetapi motor utama penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, proses seleksi tidak boleh diwarnai oleh ambisi kelompok atau kepentingan tersembunyi.
“Birokrasi jangan dijadikan panggung kontestasi jabatan. Saat masyarakat menanti kerja nyata, para birokrat justru harus menjadi pelayan, bukan pemburu posisi. Figur seperti Beny, yang tenang namun bekerja nyata, justru dibutuhkan Kuningan saat ini,” kata Ds dengan nada tegas.
Ds juga menyoroti praktik birokrasi yang terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial yang minim substansi. Ia berharap Pemkab lebih fokus pada pembenahan struktural dan pelayanan publik, bukan sibuk membangun citra lewat panggung formalitas.
“Birokrasi yang sehat lahir dari kepekaan dan keteladanan. Beny sudah membuktikan bahwa jabatan bisa dijalankan tanpa sensasi, namun tetap berdampak,” lanjutnya.
Untuk itu, Ds menyarankan agar masa tugas Plh Sekda saat ini diperkuat dengan langkah konkret: menjadikan Beny sebagai Sekda definitif tanpa harus tergesa membuka proses open bidding, selama kebutuhan strategis masih bisa dijawab oleh figur yang sudah ada.
“Ibaratnya Belanda sudah pergi, tinggal beresin peninggalannya. Kuningan tidak butuh eksperimen baru sekarang. Kita butuh eksekutor yang sudah paham medan dan siap kerja dari hari pertama,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Kuningan terkait jadwal atau mekanisme pengisian jabatan Sekda definitif. Namun dorongan publik agar Pemkab mengambil sikap strategis dan bijak dalam menentukan Sekda tampaknya akan terus menguat dalam beberapa pekan ke depan./Red
