.png)
KUNINGAN, (VOX) – Alarm sosial berbunyi keras di Kabupaten Kuningan menyusul keputusan mengejutkan dari Kementerian Sosial RI yang mencoret 1,8 juta penerima bantuan sosial (Bansos) dan menonaktifkan 7,3 juta peserta PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) di seluruh Indonesia.
Dampaknya? Tak main-main. Sebanyak 34.804 warga Kuningan kini terancam kehilangan akses layanan kesehatan dan bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang hidup mereka.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kuningan dari Fraksi PKS, Yaya, SE, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menyebut langkah pemerintah pusat harus segera direspons secara cermat oleh pemerintah daerah, agar rakyat kecil tidak menjadi korban dari kekacauan sistem dan kesalahan data.
“Ini bukan sekedar soal data. Ini soal nyawa dan kesejahteraan warga miskin. Kami mendesak Pemkab Kuningan untuk segera turun ke lapangan dan memverifikasi ulang semua nama yang terdampak. Jangan ada satu pun yang kehilangan hak hanya karena sistem yang tak akurat,” tegas Yaya, Sabtu (14/06/2025).
Dalam pernyataannya, Yaya menyampaikan lima langkah mendesak yang harus dilakukan Pemkab:
1. Verifikasi Faktual Langsung, Libatkan RT/RW, perangkat desa, dan pendamping sosial untuk mendata ulang warga yang dinonaktifkan.
2. Segera Usulkan ke DTKS, Pemkab harus segera menyampaikan perbaikan dan pembaruan data ke pusat.
3. Sediakan Posko Pengaduan, Warga harus tahu ke mana harus mengadu, dan mendapatkan kepastian.
4. Aktifkan Program Jamkesda, Anggaran daerah perlu digeser untuk menjamin layanan kesehatan darurat bagi warga yang kehilangan status PBI-JK.
5. Perkuat Koordinasi dengan BPJS dan Kemensos, Agar proses koreksi data tidak lagi menyisakan ketidakadilan.
Tak hanya itu, Komisi IV juga berencana menggelar rapat kerja khusus bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi teknis lainnya guna memastikan ada langkah konkret dalam jangka pendek dan jangka panjang.
“Negara wajib hadir untuk mereka yang paling rentan. Jangan biarkan rakyat dikorbankan hanya karena sistem administrasi yang belum beres,” tutupnya dengan nada serius.
Masalah ini menjadi pengingat keras bahwa di balik angka-angka, ada nasib rakyat yang sedang dipertaruhkan./AS
