KUNINGAN, (VOX) – Diskusi publik bertajuk “Refleksi 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan” yang digelar komunitas Waroeng Rakyat pada Minggu (1/6/2025) di Gedung Raksawacana, menjadi ajang evaluasi serius terhadap pemerintahan Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani. Forum yang berlangsung hangat sejak pukul 13.00 WIB itu menghadirkan beragam elemen masyarakat, mulai dari unsur eksekutif, legislatif, ormas, LSM, hingga pengamat kebijakan publik.
Sejumlah tokoh penting turut hadir, antara lain Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, Ketua Komisi II DPRD Jajang Jana, Penjabat Sekda Beni Prihayatno, dan Asda II Setda Kuningan. Hadir pula Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik nasional, serta perwakilan dari lembaga survei Jamparing yang memaparkan hasil survei terbaru.
Survei: Kepuasan Publik Cukup Baik, Tapi...??
Dalam paparannya, Jamparing menyebut bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pertama bupati dan wakil bupati tergolong “cukup baik”. Mayoritas responden menilai pemerintah baru menunjukkan semangat akselerasi, terutama dalam memperkuat komunikasi publik dan memperkenalkan program-program unggulan.
Namun, euforia itu tak sepenuhnya menghapus tanda tanya publik terhadap beberapa problem mendasar. Salah satunya adalah turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Kuningan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)—sebuah kemunduran mencolok setelah 10 tahun konsistensi WTP.
WDP, Awal Dari Masalah Lebih Besar?
Penurunan opini BPK tersebut langsung menuai sorotan dalam forum. Ahmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa WDP bukan sekadar catatan teknis, melainkan indikasi awal dari kemungkinan lemahnya tata kelola keuangan daerah.
“Ini alarm serius. Jika benar terdapat ketidaksesuaian penggunaan kas daerah oleh bendahara OPD, maka transparansi dan pengawasan internal harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada citra, tapi harus memperkuat akuntabilitas,” tegasnya.
Isu ini juga direspons oleh perwakilan legislatif, yang mendesak agar evaluasi internal dilakukan secara menyeluruh, tanpa kompromi.
"Lapor Melesat", Antara Gagasan dan Realita
Salah satu program unggulan yang turut disorot adalah “Lapor Melesat”, sebuah platform aduan dan partisipasi publik berbasis digital. Ismah, seorang pegiat media sosial yang juga hadir dalam forum, mempertanyakan efektivitas program tersebut.
“Gagasan Lapor Melesat bagus, tapi dalam pelaksanaannya banyak warga merasa aduannya tidak ditindaklanjuti. Jangan sampai ini jadi gimmick digital semata, bukan alat demokrasi partisipatif,” ujar Ismah.
Catatan Awal untuk Pemerintahan Baru
Diskusi ini mencerminkan harapan dan kekhawatiran publik dalam satu bingkai yang sama. Apresiasi terhadap langkah awal Bupati dan Wakil Bupati sah-sah saja, tetapi tantangan tata kelola dan kredibilitas keuangan tak bisa diabaikan.
Komunitas Waroeng Rakyat selaku penyelenggara menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Diskusi ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Kami ingin pemerintah tidak antikritik dan justru membuka ruang dialog yang lebih luas ke depannya,” ujar Koordinator Waroeng Rakyat dalam penutup forum./AS
.jpg)
.jpg)
