.png)
KUNINGAN, (VOX) – Polemik soal rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan mencuat di tengah masyarakat. Namun, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi Partai Golkar, H. Harnida Darius Haryanto, SH, angkat bicara menanggapi isu tersebut. Ia menegaskan bahwa proses mutasi adalah langkah sah, terukur, dan bukan keputusan asal-asalan.
“Rotasi dan mutasi itu bukan ajang coba-coba, apalagi sekadar suka atau tidak suka. Semua ada aturannya. Bahkan sebelum dilantik, para pejabat wajib melewati uji kompetensi,” tegas Harnida.
Dalam keterangannya, pada Rabu (11/06/2025) diruang kerjanya, Harnida menekankan bahwa publik tidak perlu risau dengan dinamika mutasi karena itu adalah bagian dari penyegaran organisasi. Ia juga meminta semua pihak untuk tidak melihat mutasi dengan kacamata negatif atau penuh kecurigaan.
“Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro-kontra. Tapi yang perlu kita jaga adalah objektivitas dan kepercayaan pada sistem yang berlaku. Bupati tentu tidak sembarangan dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar ini menyampaikan bahwa mutasi adalah instrumen penting untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mendukung visi besar “Kuningan Melesat” di bawah kepemimpinan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar dan Hj. Tuti Andriani.
“Semua jabatan punya nilai strategis. Tidak ada posisi yang lebih mulia dari yang lain. Dinas A atau Dinas B, semuanya bertugas untuk satu tujuan yaitu mengurus rakyat,” jelasnya.
Lebih jauh, Harnida mengingatkan bahwa pejabat yang benar-benar punya prestasi sejati, tidak akan merasa risih saat dipindahkan. Justru, kata dia, pejabat yang berkualitas akan tetap bersinar di mana pun ditempatkan.
“Kalau memang punya kapasitas, tunjukkan kinerja terbaik di mana saja. Jangan reaktif. Mutasi itu panggilan tugas, bukan hukuman,” tambahnya.
Soal rumor tertundanya mutasi karena tekanan atau kepentingan politik tertentu, Harnida membantah keras. Ia menilai Bupati memiliki pertimbangan matang yang bersandar pada kebutuhan organisasi, bukan dorongan pihak luar.
“Sudah saatnya kita dewasa. Jangan framing seolah ada yang ditutupi. Pemerintah sedang bekerja, jangan dipelintir dengan narasi politis,” tegasnya.
Fraksi Golkar, kata Harnida, berdiri tegak memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati demi membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat./AS
