KUNINGAN, (VOX) – Forum Diskusi Waroeng Rakyat menggelar evaluasi kinerja DPRD Kabupaten Kuningan dengan tema “Setahun DPRD Kuningan, Sudah Terasakah Keberadaannya?”. Acara yang berlangsung di Miko Kopi, Sabtu (20/9/2025) itu mendapat sambutan hangat dari aktivis dan elemen masyarakat. Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy, S.E., Sekretaris Dewan Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., perwakilan ICMI Dede Awaludin, serta pengamat politik lokal Sujarwo alias Mang Ewo dan Agi Rahaden. Namun, sorotan publik tertuju pada absennya Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS yang tidak menghadiri undangan diskusi evaluasi tersebut.
Dalam pembukaan, Ketua DPRD Nuzul Rachdy mengakui lembaga yang dipimpinnya tidak luput dari sorotan tajam masyarakat. “Selama satu tahun kinerja DPRD, kami tidak menampik bahwa banyak kritikan dan saran yang masuk kepada kami,” ujarnya. Nuzul menegaskan, masukan publik menjadi bagian penting dalam memperbaiki kinerja DPRD ke depan. Ia menyebut forum-forum evaluasi seperti ini penting untuk membuka ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat.
Pengamat politik Sujarwo atau Mang Ewo langsung menyinggung soal empati anggota dewan terhadap kondisi masyarakat Kuningan. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara pemotongan TPP yang dialami ASN dengan tunjangan besar yang diterima anggota DPRD. “Langsung saja, saya menanyakan di mana empati anggota dewan. Teman-teman ASN sudah ‘ikhlas’ kalau TPP dipotong, bahkan ASN dengan TPP kecil juga kena. Lalu di mana empati anggota dewan saat ini, sementara dewan dapat tunjangan yang besar,” tegas Ewo.
Selain isu tunjangan, publik juga menyoroti lemahnya keterbukaan informasi DPRD. Fungsi humas dinilai tidak berjalan efektif sehingga masyarakat sulit mengakses kinerja dewan. Tidak hanya itu, keterlibatan sejumlah anggota DPRD dalam proyek MBG juga menjadi perhatian serius. Padahal, menurut regulasi, hal itu dilarang. Menanggapi isu tersebut, Nuzul mengaku sudah mengeluarkan surat imbauan agar anggota DPRD tidak terlibat. “Kalau masyarakat mengetahui siapa anggota dewan yang terlibat, tolong sampaikan kepada saya,” kata Nuzul.
Absennya Fraksi PKS dan Gerindra dalam forum evaluasi ini menimbulkan tanda tanya. Kehadiran semua fraksi diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh terkait capaian maupun kekurangan DPRD selama setahun terakhir. Namun, ketidakhadiran dua fraksi tersebut justru mengurangi keterwakilan pandangan politik dalam forum diskusi publik.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
