 |
| PMII dan GMNI Kuningan Menuntut Transparansi Dewan Terkait MBG/ sc : Net |
KUNINGAN, (VOX) – Suara lantang mahasiswa akhirnya pecah di halaman Gedung DPRD Kuningan. Puluhan mahasiswa dari gabungan organisasi GMNI dan PMII menggelar aksi protes keras menuntut transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal dinilai penuh aroma ketidakjelasan.
Aksi berlangsung panas. Ban terbakar di depan pagar DPRD, mahasiswa berorasi keras, bahkan sempat menerobos barikade aparat sebelum akhirnya memaksa sebagian anggota dewan keluar menemui massa. Situasi tegang hanya bisa diredam setelah Kapolres Kuningan AKBP Ali Akbar bersama jajaran TNI–Polri turun langsung melakukan pengamanan sekaligus mediasi.
Namun hasilnya nihil. Mahasiswa menuding DPRD hanya pura-pura terbuka. “Yang kami cari justru tidak ada. Anggota dewan yang diduga punya keterlibatan langsung dengan dapur MBG malah absen dengan seribu alasan. Lucu kan, kalau memang tidak salah kenapa menghilang?” kritik keras Rizal Fahrurozy, koordinator aksi.
Keadaan sempat memanas ketika massa mendapati ada seseorang yang merekam jalannya aksi dari jendela lantai atas gedung DPRD. Dari pantauan Vox ruangan tersebut merupakan ruang Fraksi Gerindra. Aksi ngintip diam-diam itu langsung memantik kemarahan mahasiswa.
Ketua GMNI Kuningan, Amar Fahri, mengecam keras tindakan tersebut. “Hal seperti itu sangat menyinggung kami. Tidak usah sembunyi-sembunyi untuk video. Turun ke bawah, hadapi kami secara gentle kalau memang punya nyali,” tegasnya di hadapan aparat dan anggota dewan yang terlihat serba salah.
Bagi mahasiswa insiden itu adalah simbol nyata DPRD lebih memilih bersembunyi di balik kaca dan tirai ketimbang berani berdialog terbuka dengan rakyat yang sedang marah.
Sikap bungkam DPRD semakin menguatkan dugaan adanya konflik kepentingan. Program MBG yang digadang-gadang untuk menyejahterakan rakyat kecil justru diwarnai isu monopoli pemasok, dapur yang penuh masalah, bahkan kasus keracunan siswa. “Rakyat jadi korban, DPRD justru asyik berlindung. Kami curiga ada kepentingan pribadi yang bermain di balik dapur MBG,” tambah Rizal.
Ironisnya di saat mahasiswa berteriak di luar, di dalam gedung DPRD justru sedang berlangsung audiensi bersama Masyarakat Peduli Kuningan (MPK) terkait korban penipuan PT. MBM. Bagi mahasiswa, situasi ini adalah bukti lain DPRD lebih sibuk membagi panggung ketimbang menghadapi protes rakyat.
Massa menyuarakan delapan tuntutan tegas. Audit menyeluruh MBG, pengawasan SOP dapur, hentikan monopoli bahan makanan, buka keterlibatan anggota DPRD, dan libatkan pihak independen. Mereka menegaskan DPRD harus berani bersih-bersih di dalam tubuhnya sendiri, bukan malah jadi bagian dari masalah.
“Kalau DPRD tidak berani transparan, berarti dewan bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil kepentingan bisnis. Kami siap turun lagi dengan massa lebih besar, bersama masyarakat, sampai semua kedok terbuka,” ancam Rizal di hadapan aparat dan anggota dewan yang terlihat kikuk.
Aksi hari ini dianggap mahasiswa baru pemanasan. Mereka berjanji akan kembali dengan kekuatan massa yang lebih besar jika DPRD tetap main kucing-kucingan. Kritik mahasiswa jelas, jangan jadikan program MBG hanya proyek dagang segelintir orang di atas penderitaan rakyat kecil.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
