KUNINGAN, (VOX) — Pengamat kebijakan publik Shem Satria Saputra menyoroti tajam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dapil 2 Kabupaten Kuningan yang dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM lokal.
Menurut Shem, yang akrab disapa Shem, keberadaan dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi ruang penggerak ekonomi rakyat kecil, terutama bagi UMKM di wilayah sekitar dapil masing-masing. Namun kenyataannya, banyak dapur yang justru tidak menyerap produk lokal.
"Tidak ada gunanya SPPG berdiri megah kalau tidak memberi ruang bagi pelaku UMKM lokal. Program ini seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat kecil, bukan hanya proyek seremonial,” tegas Shem, Kamis (9/10).
Shem menilai arah kebijakan di lapangan telah bergeser dari esensi awal Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan program MBG, yang semestinya memperkuat ketahanan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat kecil melalui produk pangan lokal.
Lebih jauh, Shem juga menyoroti adanya keterlibatan anggota dewan atau afiliasinya dalam pengelolaan dapur MBG di beberapa wilayah, yang menurutnya berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengaburkan fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah.
“Jika anggota dewan atau afiliasinya terlibat langsung dalam dapur MBG, maka fungsi kontrol hilang. Kita butuh etika publik, bukan politik dagang sapi di balik program sosial,” ujarnya.
Shem menegaskan perlunya audit transparan terhadap pelaksanaan SPPG di setiap dapil untuk memastikan program MBG benar-benar membawa manfaat ganda meningkatkan gizi anak dan menggerakkan ekonomi lokal bukan justru menjadi beban baru dengan aroma politik kepentingan.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
