.png)
KUNINGAN, (VOX) – Ketegasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, dalam menindaklanjuti aturan resmi yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat dan Surat Edaran Bupati Kuningan mendapat sorotan positif. Salah satu apresiasi datang dari Masyarakat Peduli Kuningan (MPK), yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab.
Ketua MPK, Yusuf Dandi Asih, menyampaikan pujian langsung kepada Kepala Disdikbud atas respons cepat dalam menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di Kuningan mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP untuk menaati ketentuan tersebut secara konsisten.
“Kami mengapresiasi ketegasan Pak U. Kusmana. Beliau tidak hanya mengeluarkan instruksi, tapi juga memastikan pengawasan benar-benar dilakukan. Ini membuktikan bahwa Disdikbud hadir dan berdiri di garda terdepan menjaga disiplin di dunia pendidikan,” kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).
Menurut Yusuf, ketegasan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama untuk menekan potensi praktik-praktik yang menyimpang di lingkungan sekolah. Ia menekankan bahwa pemimpin di sektor pendidikan tidak cukup hanya memberi arahan, tetapi juga harus menjamin pelaksanaannya di lapangan.
“Sudah semestinya Kepala Dinas menjadi pengawas utama. Tapi yang paling krusial adalah konsistensi. Jangan sampai ada sekolah yang pura-pura tak tahu atau sengaja melanggar,” tambahnya.
MPK juga mengingatkan bahwa pelanggaran di lingkungan pendidikan bukan sekedar soal administrasi, tetapi menyangkut moral dan tanggung jawab publik.
“Sekolah adalah tempat menanamkan nilai-nilai, bukan tempat membiarkan pembangkangan. Siapa pun yang mencoba bermain-main dengan aturan harus ditindak,” tegas Yusuf.
Lebih lanjut, MPK menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Disdikbud Kuningan. Organisasi ini juga mendorong adanya sanksi nyata bagi sekolah atau kepala sekolah yang terbukti melanggar.
“Kami berharap komitmen ini terus dijaga dan ditingkatkan. Bila perlu, beri sanksi yang jelas agar menjadi efek jera. Ini bukan sekadar aturan, tapi soal integritas dunia pendidikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, MPK bersama Voxpopuli.co.id membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan laporan terkait pelanggaran di lingkungan pendidikan.
“Kami siap menjadi jembatan suara masyarakat. Pendidikan harus dijaga bersama,” tutup Yusuf./AS
