KUNINGAN, (VOX) – Di tengah sorotan tajam publik soal kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puspa Siliwangi dan Langlangbuana, Bupati Kuningan menggelar pertemuan tertutup pada Sabtu (12/7/2025) sore. Pertemuan ini berlangsung di kediaman pribadi Bupati H Dian Rahmat Yanuar dan hanya dihadiri oleh tokoh inti dari dua paguyuban PKL yaitu Ketua Paguyuban Langlangbuana dan perwakilan dari Paguyuban Siliwangi. Namun perwakilan dari Paguyuban Puspa Siliwangi tidak bisa hadir.
Ketua Paguyuban Langlangbuana, Herul, membenarkan pertemuan tersebut. “Saya ditelepon oleh staf Bupati dan diminta hadir ke kediaman beliau pukul lima sore. Pertemuan ini sangat pribadi dan hanya dihadiri oleh kami bertiga,” kata Herul saat dikonfirmasi Voxpopuli.
Dalam suasana yang berlangsung hangat namun serius, Bupati secara langsung meminta agar perwakilan PKL menyampaikan persoalan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Menurut Herul, Bupati mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan tampak terharu ketika mendengar kisah salah satu pedagang cireng lansia yang harus mendorong gerobaknya sendirian demi mencari nafkah.
"Bupati benar-benar ingin tahu situasinya dari kami langsung. Beliau minta kami bicara jujur dan memberi masukan. Bahkan beliau bilang sedang mengkaji berbagai opsi untuk memulihkan kondisi ekonomi PKL,” ujar Herul.
Dari hasil pertemuan tersebut, Bupati langsung memerintahkan agar pada hari Senin (14/7/2025) digelar rapat koordinasi lintas SKPD untuk menindaklanjuti hasil pembicaraan. Sejumlah langkah konkret pun mulai disiapkan, termasuk pemberian stimulan, distribusi sound system yang dijanjikan, serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang dianggap menjadi sumber kekisruhan selama ini.
“Bupati menegaskan, tidak akan membiarkan masalah ini berlarut. Beliau minta semua pihak membantu, bukan saling menyudutkan. Keterbatasan anggaran memang ada, tapi niat beliau sangat serius demi kesejahteraan PKL dan rakyat Kuningan secara luas,” ungkap Herul.
Pertemuan tertutup ini menjadi sinyal positif bahwa komunikasi langsung antara pemerintah dan PKL masih terbuka. Meski berlangsung terbatas, momen ini diharapkan bisa menjadi titik balik dalam penataan kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan./Red
