BOGOR, (VOX) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat guna menyukseskan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Rakor berlangsung di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025).
Dalam forum itu hadir Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., para kepala daerah, pengelola, serta jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari seluruh wilayah Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan, Pemprov Jabar akan menyiapkan langkah strategis agar MBG berjalan sesuai ketentuan. “Provinsi akan menandatangani MoU dan membentuk tim evaluasi menyeluruh. Selain itu, pemerintah daerah diminta membuka kanal pelaporan bagi masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun masalah terkait pelaksanaan MBG,” kata Dedi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diberi kewenangan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan rekomendasi, sanksi administratif, hingga penutupan layanan jika ditemukan pelanggaran. Bahkan bisa diteruskan ke ranah hukum.
Dedi juga merinci standar anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per porsi, terdiri dari Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp2 ribu sewa tempat. “Nilai makanan tidak boleh kurang dari Rp10 ribu per porsi. Karena itu kami mendorong orang tua murid dan masyarakat turut mengawasi,” tegasnya.
Selain itu, kabupaten/kota ditugaskan melakukan pendampingan di setiap proses MBG. Pemprov Jabar juga membuka opsi penyediaan dapur khusus yang dikelola pemerintah, terutama di daerah terpencil, atau memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur MBG.
Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan gizi generasi muda serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” ucapnya.
Namun Dian juga mengingatkan agar implementasi di lapangan terus dibenahi. Ia menyoroti persoalan minimnya keterlibatan pemda, kewenangan terbatas dengan tanggung jawab besar, koordinasi petugas MBG yang belum maksimal, belum adanya pusat pengaduan, serta potensi masalah terkait menu, kandungan gizi, keterlambatan distribusi, hingga risiko keracunan.
Rakor turut dihadiri Sekda Provinsi Jabar, para asisten, staf ahli, sejumlah kepala dinas dan biro, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Regional SPPG Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi, serta para koordinator wilayah SPPG kabupaten/kota termasuk Kabupaten Kuningan.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
