KUNINGAN, (VOX) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan menuding Dinas Sosial (Dinsos) Kuningan dan sejumlah pemerintah desa gagal total dalam mengelola bantuan sosial. Alih-alih melindungi rakyat kecil, program ini justru menyingkirkan mereka yang benar-benar miskin sementara yang tidak layak malah menerima.
Melalui laporan warga ke hotline PSI terungkap fakta bahwa masyarakat yang jelas masuk kategori Desil 4, miskin dan seharusnya otomatis menerima bantuan, tidak tersentuh sama sekali oleh program pemerintah. "Ini bukan sekadar keteledoran, tapi bukti nyata kegagalan sistemik yang mempermainkan nasib rakyat," tegas Ketua OKK PSI Kuningan Sangga Maulana Ilham, Jumat (26/09).
PSI juga menyoroti adanya penerima bantuan dari kalangan yang tidak berhak. Dugaan menguat bahwa pendataan dilakukan asal-asalan bahkan cenderung berpihak hanya pada kelompok tertentu. "Ini bukan masalah teknis kecil. Ini pengkhianatan terhadap keadilan sosial. Kalau yang berhak tidak dapat sementara yang tidak berhak justru menikmati berarti ada mental malas, tidak profesional, bahkan indikasi permainan kotor di balik pendataan bansos," ujar Sangga.
PSI menuntut evaluasi menyeluruh dari level desa hingga Dinsos. Jika pemerintah daerah tidak segera bertindak, PSI menilai ada indikasi permufakatan jahat yang terstruktur dan masif.
"Bantuan sosial adalah hak rakyat. Jika pemerintah masih berani bermain-main dengan data, itu sama saja menelantarkan orang miskin. Dan itu kejahatan moral sekaligus politik," tutup Sangga dengan nada keras.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
