JAKARTA, (VOX) – Pemerintah tengah mematangkan program Magang Nasional yang ditujukan khusus bagi lulusan baru perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Program prioritas nasional ini diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal IV tahun 2025 dan akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).
“Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Salah satunya, peserta yang eligible adalah lulusan maksimal satu tahun, sehingga benar-benar fresh graduate bisa ditangkap,” ujar Airlangga.
Skema Link and Match Kampus dan Dunia Usaha
Airlangga menjelaskan bahwa program ini akan terbuka bagi seluruh perusahaan, baik swasta maupun BUMN, melalui skema kerja sama langsung antara perguruan tinggi dan dunia usaha.
“Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara, dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelasnya.
Dengan begitu, pemerintah berharap tercipta ekosistem kolaboratif yang mampu mempercepat serapan tenaga kerja muda sekaligus memberi pengalaman praktis di dunia profesional.
Peserta Magang Dibiayai Pemerintah
Program ini juga menjamin aspek kesejahteraan peserta. Menurut Airlangga, setiap peserta magang akan mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) daerah masing-masing. Selama enam bulan pertama, biaya tersebut akan ditanggung langsung oleh pemerintah.
“Peserta akan mendapatkan biaya upah selama enam bulan yang ditanggung pemerintah, sesuai UMP daerah masing-masing,” tegasnya.
Langkah Strategis untuk Hadapi Bonus Demografi
Kebijakan Magang Nasional ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan ketenagakerjaan pasca pandemi. Dengan dukungan pemerinh, perguruan tinggi, dan dunia usaha, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan baru, memperkuat link and match pendidikan dengan kebutuhan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
