KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bisma Staniarto, S.T., M.Sc., saat meninjau kesiapan fasilitas di SMPN 6 Kuningan, Minggu (14/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Bisma didampingi Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Pj. Sekda Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., serta Kepala Dinas Sosial Dr. H. Toto Toharuddin, M.Pd., M.H.
Target Akhir September
Dirjen Bisma menekankan bahwa pembangunan harus segera dirampungkan, khususnya fasilitas asrama. Ia menegaskan, pada 29 September 2025 siswa sudah harus mulai menempati asrama dan mengikuti proses pembelajaran penuh.
“Kami mendorong percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat ini. Targetnya akhir September siswa sudah bisa masuk asrama dan belajar. Ini bagian dari komitmen bersama untuk menjamin hak pendidikan anak-anak dengan fasilitas yang layak,” ujar Bisma.
Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di daerah serta memperkuat kualitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan.
Bupati Tegaskan Dana APBN
Bupati Dian menegaskan, pemerintah daerah sudah menyiapkan koordinasi penuh agar pembangunan sesuai target.
“Kami menargetkan pada 25 September semua fasilitas selesai, sehingga tanggal 26–27 murid dari keluarga tidak mampu yang sudah terdata akan menjalani tes kesehatan sebelum masuk asrama. Dengan begitu, pada 29 September mereka sudah siap memulai proses pembelajaran. Perlu ditegaskan, pembangunan ini sepenuhnya menggunakan dana APBN,” tegas Bupati Dian.
Ia menyebut rintisan ini hanya bersifat sementara selama dua hingga tiga tahun, sebelum Sekolah Rakyat permanen dibangun di lahan 6,9 hektare di Desa Cikandang. Bangunan sementara kelak akan dialihfungsikan menjadi sekolah unggulan dengan sistem pembelajaran modern dan guru-guru berkompetensi tinggi.
Aspek Tata Kelola Pendidikan
Pj. Sekda Wahyu Hidayah menekankan bahwa percepatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kesiapan tata kelola pendidikan.
“Kami pastikan seluruh proses sesuai standar, baik sarana, manajemen, maupun kesiapan tenaga pendidik. Sekolah ini tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga siap melahirkan sistem pendidikan yang inklusif, terarah, dan berdaya guna,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu harus benar-benar merasakan hak pendidikan tanpa terkendala biaya.
Bukti Keseriusan Daerah
Di tengah padatnya rangkaian Tour de Linggarjati (TdL) ke-8, Bupati, Wakil Bupati, dan Pj. Sekda tetap meluangkan waktu mendampingi kunjungan Dirjen PUPR. Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana.
Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi model pendidikan berbasis masyarakat yang mampu melahirkan generasi tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan.
.RedVox
.jpg)
.jpg)
