KUNINGAN, (VOX) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan melontarkan kritik tajam terhadap fenomena sejumlah anggota DPRD yang belakangan lebih sibuk mengelola usaha kuliner, khususnya membuka dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), dibanding menjalankan fungsi utama mereka sebagai wakil rakyat.
Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman atau akrab disapa Asep Papay, menegaskan bahwa jabatan anggota DPRD bukan sekadar simbol, melainkan amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Kami tidak anti anggota dewan berwirausaha, tetapi jangan sampai aktivitas bisnis membuat mereka lalai terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Saat rakyat menunggu solusi atas berbagai masalah, jangan sampai dewan sibuk memoles dapur usaha mereka,” tegas Asep Papay.
Banyak Persoalan Mendesak di Kuningan
PSI Kuningan menilai kondisi ini sangat ironis. Saat publik menuntut penyelesaian masalah krusial, seperti tata kelola BUMD, peningkatan kualitas layanan publik, hingga transparansi penggunaan anggaran daerah, sebagian anggota DPRD justru terjebak pada urusan personal yang berorientasi bisnis.
“Jangan sampai jabatan wakil rakyat hanya jadi stempel, sementara energi mereka habis untuk mengurus branding usaha pribadi. Kami dorong semua anggota dewan untuk kembali fokus ke kerja-kerja substantif,” tambah Asep.
Seruan Fokus pada Fungsi DPRD
Sebagai partai politik, PSI Kuningan menyerukan agar DPRD meningkatkan produktivitas rapat, memperkuat fungsi pengawasan, serta lebih aktif dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Dewan harus kembali ke khitahnya: hadir sebagai penyambung lidah rakyat, bukan pedagang kepentingan. Hanya dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD bisa pulih,” tutup Asep Papay.
(FW)
Saluran Whatsapp : Klik Disini
.jpg)
.jpg)
