BANDUNG, (VOX) – Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Kamis (7/8/2025) diwarnai interupsi tajam dari anggota Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah. Legislator asal Daerah Pemilihan Jabar XIII (Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran) itu menyoroti kebijakan Pemprov Jabar di sektor pendidikan, khususnya terkait ijazah dan program PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah), yang dinilainya memberatkan sekolah swasta.
Namun bukan hanya soal substansi kebijakan, Maulana juga melontarkan sindiran keras terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengingatkan kembali pernyataan sang gubernur yang pernah meminta tidak dipanggil “gubernur” melainkan “raja” dalam sebuah kelakar.
“Kali ini, di tengah keseriusan kita, bukanlah anggota DPRD yang hadir, tapi para waliyullah yang akan selalu membisiki para raja,” ujar Maulana di hadapan forum paripurna.
Maulana menegaskan, aspirasi sekolah swasta yang telah disampaikan ke pimpinan DPRD belum membuahkan perubahan. Ia meminta Pemprov Jabar mau mendengar langsung keluhan pihak yang terdampak, bukan sekadar melalui perantara DPRD.
Menurutnya, penolakan terhadap PAPS bahkan telah sampai ke ranah hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menurutnya bisa mencoreng citra moral pemerintah. “Itu menunjukkan pemerintah gagal menjembatani kebijakan dengan masyarakat,” tegasnya.
Maulana dikenal sebagai sosok yang konsisten mengkritik kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, dan interupsinya kali ini kembali menegaskan posisinya sebagai oposisi vokal di DPRD Jabar.
.Abu Azzam
