KUNINGAN, (VOX) – Rencana Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk kembali menggelar open bidding jabatan Sekretaris Daerah memunculkan tanda tanya besar. Bupati Kuningan menyatakan bahwa langkah itu sudah mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri. “Sudah mendapatkan izin dari Kemendagri,” ujarnya di sela kegiatan resmi.
Bagi Yusuf Dandi Asih, pemerhati kebijakan publik di Kuningan, pernyataan tersebut justru memantik serangkaian pertanyaan. “Berarti ada permohonan izinnya… hehe. Urgensinya apa? Ada masalahkah di OB yang sudah dilakukan sebelumnya? Tidak sayangkah dengan Rp400 juta anggaran OB yang sudah dikeluarkan?” katanya.
Nada kritis Yusuf tak lepas dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk proses seleksi terbuka sebelumnya. Anggaran ratusan juta rupiah itu sudah digunakan untuk membiayai tahapan seleksi, mulai dari pengumuman, uji kompetensi, hingga penentuan tiga besar calon Sekda.
Menurutnya, publik layak mendapat penjelasan terbuka terkait dasar pelaksanaan ulang ini. “Kalau ada masalah, sampaikan dengan jelas. Kalau tidak, apa alasannya? Jangan sampai ini jadi preseden buruk penggunaan uang rakyat,” tegasnya.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Kuningan belum memberikan rincian alasan teknis atau kendala yang menjadi dasar permohonan izin kepada Kemendagri untuk mengulang proses. Sementara itu, isu ini mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pegiat kebijakan daerah.
Bagi Yusuf, transparansi adalah kunci. Tanpa itu, rencana open bidding ulang akan selalu dibayangi dugaan pemborosan anggaran dan pengelolaan pemerintahan yang tidak efisien.
.Abu Azzam
.jpeg)
