BANDUNG, (VOX) – Suara mahasiswa asal Kabupaten Kuningan mengemuka dalam dialog terbuka Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi bersama Forkopimda, DPRD, dan perwakilan mahasiswa dari 80 perguruan tinggi di Gedung Sate, Rabu (3/9/2025). Mereka menitipkan sejumlah aspirasi penting yang menyentuh langsung persoalan di daerah.
Yoyo: Titip Kuningan, Berantas Korupsi, Selesaikan Hutang
Yoyo, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Kuningan (UNIKU), menegaskan pesan kepada Bupati Kuningan agar lebih serius dalam merawat daerah.
“Hilangkan koruptor-koruptor yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan saya titipkan Kuningan di bawah naungan Bapak sampai akhir periode harus lebih baik lagi, harus membereskan semua hutang yang ada di Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.
Yoyo juga menekankan urgensi isu sawit yang kini menjadi salah satu persoalan mendesak di Kabupaten Kuningan. “Pada kali ini sawit adalah hal yang paling urgent di Kabupaten Kuningan,” tegasnya.
Syaiful: Bupati Harus Berani Temui Mahasiswa
Syaiful, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya (UNISA), menyoroti pentingnya keterbukaan komunikasi antara Bupati Kuningan dengan mahasiswa.
“Bisa dilihat kita dari mahasiswa Kuningan sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat. Dan saya harap Bupati Kabupaten Kuningan bisa menemui kita semua mahasiswa dari pada mahasiswa se-Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa telah menunjukkan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, sehingga sudah sepantasnya pemerintah daerah memberikan ruang dialog terbuka yang sama.
Andri: Percaya Kuningan Bisa Berubah
Aspirasi serupa juga disampaikan Andri, mahasiswa UNISA. Ia menitipkan pesan khusus agar pemerintah daerah mampu mewujudkan perubahan nyata di Kuningan.
“Titip Kuningan, Bapak. Titip dari Provinsi Jawa Barat, dari Pak KDM dan Pak Sekda. Kami percaya bahwa Kabupaten Kuningan akan bisa berubah oleh pimpinan Bapak,” katanya.
Para mahasiswa menegaskan bahwa mereka hadir bukan hanya membawa kepentingan akademis, melainkan juga aspirasi rakyat kecil yang menuntut perbaikan tata kelola daerah.
(FW)
.jpg)
.jpg)
