KUNINGAN, (VOX) – Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kuningan Islamic Center (KIC), Rabu (3/9/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen Kuningan dalam membangun daerah yang inklusif, ramah, serta berpihak kepada penyandang disabilitas.
Dorongan Regulasi dan Program Inklusi
Komisioner KND, Jona Aman Damanik, menegaskan bahwa praktik baik yang sudah berjalan di Kuningan perlu ditopang dengan regulasi baru agar lebih konsisten. “Kami melihat praktik baik sudah berjalan di Kuningan. Harapan kami, lahir regulasi dan program baru yang semakin memperluas akses bagi penyandang disabilitas agar mereka benar-benar menjadi bagian aktif pembangunan,” ujarnya.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menambahkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan program pemberdayaan. “Alhamdulillah, ada dukungan dari anggota DPR RI berupa beasiswa untuk siswa berkebutuhan khusus. Pemkab juga telah melatih penyandang disabilitas di bidang pelayanan hotel dan kafe. Upaya ini akan terus berlanjut sebagai bentuk keberpihakan kami agar mereka semakin mandiri,” katanya.
Komitmen ini semakin nyata dengan pencanangan program Sadulur Disabilitas pada 14 Agustus 2025 di SLB Negeri Taruna Mandiri, Kecamatan Cilimus. Dalam program yang digelar serentak se-Jawa Barat itu, puluhan siswa penyandang disabilitas di Kuningan menerima dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga, KIA, KTP hingga Akta Lahir.
Layanan Inklusi Lintas Sektor
Pj Sekretaris Daerah Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menekankan bahwa pemerintah hadir untuk memastikan keberlanjutan hak-hak penyandang disabilitas. “Pemerintah daerah hadir bukan hanya memberikan layanan dasar, tapi juga memastikan keberlanjutan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial. Jangan ada satupun warga yang tertinggal,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uu Kusmana, M.Si., yang menyebut bahwa arah kebijakan pendidikan di Kuningan kini semakin inklusif. “Kami sudah memiliki payung hukum berupa SK Bupati untuk memperkuat layanan inklusi di sekolah-sekolah. Prinsipnya, semua anak punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” jelasnya.
Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, mengingatkan bahwa keberlanjutan program inklusi harus ditopang anggaran. “Inklusi tidak boleh berhenti pada seremoni. Anggaran daerah harus memberi ruang yang cukup agar program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas bisa terus berjalan,” katanya.
Kuningan Sebagai Daerah Pelopor
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Elon Carlan, menegaskan bahwa Kuningan memiliki fondasi kuat sebagai pelopor inklusi. “Bahkan sebelum regulasi nasional lahir, Kuningan sudah bergerak lebih dahulu. Praktik baik juga nyata, karena di Kuningan ada lebih dari 30 orang penyandang disabilitas yang sudah menjadi pegawai, bahkan ada yang dipercaya menduduki jabatan sebagai pejabat,” ungkapnya.
Audiensi ini sekaligus mempertegas semangat bahwa Kuningan adalah kabupaten untuk semua, di mana penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra sejajar dalam pembangunan daerah.
(FW)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
