.jpg) |
| Donny Sigakole, (Kiri Kedua)/VoxDoc* |
KUNINGAN, (VOX) – Nasib rumah sakit swasta di Kabupaten Kuningan kian memprihatinkan. Sejumlah rumah sakit swasta yang selama ini menjadi penopang pelayanan kesehatan, tidak hanya untuk warga Kuningan tapi juga dari kabupaten tetangga seperti Ciamis, kini menghadapi ancaman gulung tikar. Penyebab utamanya adalah minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kuningan, terutama Dinas Kesehatan, terhadap keberlangsungan layanan mereka.
Salah satu rumah sakit swasta bahkan telah kehilangan sebagian besar pasiennya, terutama dari dalam Kabupaten Kuningan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sistem rujukan dan pengkondisian pasien kini hanya mengarah pada satu rumah sakit tertentu, yang dimiliki oleh figur nasional dengan jabatan tinggi. Diduga kuat, rumah sakit tersebut menjalankan sistem “marketing bersama” dengan melibatkan sejumlah kepala desa dan kepala puskesmas, lengkap dengan insentif berupa fee yang dibebankan kepada pasien.
"Ini bukan persaingan sehat. Kalau marketing dilakukan perorangan itu biasa, tapi kalau seluruh kepala desa dan kepala puskes ikut jadi pemasar, ini sudah tidak wajar. Apalagi ada pengakuan dari pasien bahwa mereka ditegur karena memilih rumah sakit lain," ujar salah satu sumber dari rumah sakit swasta yang enggan disebutkan namanya.
Selain masalah distribusi pasien, kerja sama antara rumah sakit swasta dan BPJS juga menjadi sorotan. Salah satu contohnya adalah RS KMC di Kabupaten Kuningan, yang kini tidak lagi melayani pasien BPJS setelah masa kerja samanya berakhir dan belum diperpanjang. Akibatnya, sebagian besar karyawan terpaksa dirumahkan tanpa kepastian waktu.
Menyikapi situasi tersebut, Donny Sigakole, Ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan yang baru saja mendapat mandat dari Ketua DPW PEKAT IB Jawa Barat, menyampaikan kritik keras terhadap sikap pasif pemerintah daerah.
“Pemerintah jangan tutup mata. Di rumah sakit swasta itu ada ribuan warga Kuningan yang menggantungkan hidupnya. Kalau sampai rumah sakit tutup, siapa yang tanggung jawab atas biaya hidup mereka?” ujar Donny usai mengikuti Konsolidasi dan Pelatihan Hukum terkait aset perbankan di Hotel Sarela, Bandung, Sabtu (26/7/2025).
Donny juga meminta DPRD Kabupaten Kuningan turun tangan untuk mencari solusi konkret dan tidak sekadar diam di kursi empuk. Ia mendesak agar DPRD segera memanggil BPJS untuk mengetahui akar persoalan belum terjalinnya kembali kerja sama dengan rumah sakit yang terdampak.
“Kalau perlu, kami dari PEKAT IB yang akan turun langsung mendatangi pihak-pihak terkait. Kami tidak ingin melihat rumah sakitnya saja, tapi nasib masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan para pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana,” tegas Donny.
Kondisi ini memperlihatkan perlunya perhatian serius dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, serta dukungan politik dari DPRD Kabupaten Kuningan agar sektor kesehatan tidak dijadikan ajang monopoli bisnis yang merugikan masyarakat dan tenaga medis lokal.
.Abu Azzam
.jpeg)
