.png)
KUNINGAN, (VOX) – Menjelang berakhirnya masa program 100 hari kerja Bupati Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si dan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, S.H., M.H., sorotan publik terhadap capaian awal duet pemimpin daerah ini semakin ramai diperbincangkan. Namun di tengah derasnya kritik, ajakan menyejukkan datang dari Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan, H. Harnida Darius, S.H.
Dalam keterangannya di Sekretariat MPC PP Kabupaten Kuningan yang beralamat di Jln. Raya. Cirendang, pada Rabu (14/05/2025), Harnida mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai kinerja pemerintahan yang baru seumur jagung itu.
“Kalau dalam masa program 100 hari kerja ini masih terlihat kekurangan atau belum maksimal, mari kita pahami sebagai bagian dari proses awal. Ingat, usia kepemimpinan mereka baru seumur jagung,” ujarnya.
Menurutnya, membenahi sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan tidak bisa dilakukan secara instan. Butuh proses bertahap yang ditopang kesabaran dan konsistensi.
“Pro dan kontra itu sah dalam demokrasi. Tapi jangan sampai jadi alat menumbuhkan kebencian. Kami yakin, kritik masyarakat sejatinya lahir dari harapan dan cinta terhadap daerah ini,” tutur Harnida.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran para pejabat daerah dalam mendukung komunikasi publik yang efektif. Menurutnya, tugas menjelaskan kebijakan bukan hanya milik bupati semata.
“Pejabat di tiap bidang harus paham tugas pokok dan fungsinya. Jangan semua pertanyaan dilempar ke pimpinan. Kalau hanya bisa bilang ini perintah pimpinan tanpa bisa menjelaskan substansinya, itu menunjukkan ketidaksiapan birokrasi kita,” tegasnya.
Harnida menilai salah satu tantangan terbesar saat ini adalah miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia mendorong agar setiap kebijakan dibarengi dengan strategi komunikasi yang terbuka, jujur, dan menjangkau semua lapisan.
“Yang dibutuhkan Kuningan hari ini bukan hanya kritik, tapi solusi. Mari kita kawal dan dukung visi-misi bupati-wabup 2025–2030 dengan masukan yang membangun, bukan dengan prasangka,” tandasnya.
Seruan tersebut menjadi pengingat penting di tengah dinamika demokrasi lokal bahwa kemajuan daerah tak hanya lahir dari pemimpin yang bekerja, tetapi juga dari rakyat yang bijak dalam menyikapi perjalanan kepemimpinan./AS
